Perbandingan persepsi syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam : studi pada Hakim Pengadilan Agama dan kalangan Aktifis Feminis di Kota Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perbandingan persepsi syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam. Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah dengan adanya kasus-kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh publik figur dan terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat, dimana dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 5 membolehkan suami berpoligami dengan syarat-syarat yaitu adanya persetujuan istri dari istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka, sedangkan menurut hukum Islam dalam surat An-nisa ayat 3 membolehkan poligami sampai dengan empat istri dan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak. Untuk membuat perbandingan persepsi tentang syarat berpoligami maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dimana yang menjadi responden yaitu hakim Pengadilan Agama dan kalangan aktifis feminis di kota Malang. Terlebih dahulu penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, kemudian penelusuran kepustakaan. Untuk selanjutnya analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan yang diteliti. Hasil yang didapat, adanya perbedaan dan persamaan mengenai syarat berpoligami menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada makna kata “adil” yaitu menurut hakim “adil” itu bisa dilihat dari segi ekonomi dan cara memperlakukan istri sedangkan menurut aktifis feminis “adil”itu bias dilihat dari satu istri dan harus meliputi baik lahiriah maupun bathiniah. Sedangkan persamaannya kedua peraturan tersebut memiliki persamaan tujuan yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya. Dampak dari perkawinan poligami yaitu dapat mengganggu psikologis anak dan istri, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya pernikahan “siri” serta menyebabkan penyebaran penyakit kelamin di masyarakat. Melihat hasil tersebut perlulah Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga keagamaan yang bersangkutan secara langsung tentang proses izin berpoligami hendaknya proaktif serta sosialisasi yang lebih jelas tentang poligami dengan bekerja sama dengan aktifis feminis maupun Departemen Agam