Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Mojokerto

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Mojokerto. Permasalahan utama yang diangkat adalah pelaksanaan fungsi DPRD terhadap pengelolaan APBD, hambatan serta solusi dalam menjalakan pengawasan tersebut. Hal ini dilatar belakangi adanya penyimpangan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kota Mojokerto yang dibiayai oleh APBD yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kota Mojokerto. Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di kota Mojokerto, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di kota Mojokerto yang kemudian dianalisa dengan ketentuan hukum yang ada dan relevan. kemudian seluruh data yang diperoleh baik data primer yakni hasil wawancara dengan anggota DPRD kota Mojokerto maupun data sekunder dianalisa dengan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperolah jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kota Mojokerto terhadap pengelolaan APBD dilakukan dengan (1) Membentuk alat kelengkapan; (2) Melakukan pengawasan langsung dalam program-program dilapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan; (3) Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak; (4) Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD; (5) Pengawasan APBD sebagai bahan evaluasi program-program yang dibiayai APBD; serta (6) Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-progran dinas terkait. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan itu sendiri DPRD mengalami beberapa hambatan yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: (1) faktor internal yakni: (a) Kurangnya keahlian anggota DPRD dibidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan; (b) Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam serta (c) Adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain.; (2) faktor eksternal, yakni: (a) Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek dan (2) kurangnya data-data pelengkap dan faktor (3) adalah faktor administratif, yakni: (1) DPRD tidak dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan serta (2) Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atau tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang ditempuh DPRD kota Mojokerto adalah : (1)Melakukan komunikasi (lobi) antar fraksi; (2)mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah; (3) Berusaha mendapat data dari pihak lain; (4) Mengadakan pendekatan personal baik kepada Dinas terkait, Sekretaris Daerah dan Walikota; (5) Menggali Informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat; (6) Menggunakan tenaga ahli; serta (7) Meningkatkan pengawasan saat pengganggaran (pembahasan RPJP, RPJMD, KUA, PPA dan RAPBD) terutama saat pembahasan PPA, RAPBD dan PAK. Menyikapi fakta-fakta diatas maka perlu kiranya DPRD kota Mojokerto mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya serta melakukan kunjungan ke masyarakat langsung guna menemukan ada tidaknya penyimpangan