Pelaksanaan pasal 185 Undang Undang No. 13 tahun 2003 : kasus mogok kerja buruh PT. Adi Putro Wirasejati

Istilah kerja dan tenaga kerja telah mengisi perkembangan hidup manusia dan kemajuan masyarakat. Awalnya manusia kerja berburu, kemudian dengan kerja bercocok tanam dan atau beternak hewan. Pada sisi lain kerja manusia telah menimbulkan kemajuan-kemajuan yang menakjubkan pada bidang ilmu pengetahuan, teknik dan produksi serta jasa. Dari uraian tersebut diatas penulis mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan para buruh PT. Adiputro Wirasejati berdasarkan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, dan bagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 185 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan terhadap tindakan perusahaan yang menghilangkan hak buruh PT. Adiputro Wirasejati untuk melakukan demonstrasi. Sebagai buruh yang memberikan tenaga kerjanya pada perusahaan, mereka berhak menerima upah, sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 30 UU Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam penyusunan Skiripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain yuridis empiris, dimana penulis mengacu pada Undang-undang dan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan nyata dalam masyarakat dengan menggunakan tehnik pengambilan data Observasi partisipasi, Wawancara mendalam, Kajian dokumentasi (Purposive Sampling) dimana analisis data adalah deskriptif analisis. Dalam hal ini Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Perselisihan hubungan industrial di PT. Adiputro Wirasejati diselesaikan melalui upaya perundingan bipatrit / tripatrit. Perundingan tripatrit dimediasi dan/atau disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Malang, Kasat Intelkam, Kapolresta Malang, Komisi D DPRD Malang dan SPBI Komite Pusat Malang. Dengan adanya pelaksanaan Pasal 185 Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada beberapa yang dapat dirumuskan yaitu : a. Mengetahui Faktor-faktor yang menimbulkan perselisihan hubungan industrial di PT. Adiputro Wirasejati. b. Secara tidak langsung perusahaan menghalang-halangi mogok kerja buruh dan Adanya beberapa Kendala-kendala pelaksanaan pasal 185 undang-undang ketenagakerjaan beserta upaya yang dilakukan. c. Adanya strategi perusahaan dalam menyiasati lemahnya undang-undang ketenagakerjaan perlu disikapi secara tegas oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Tenaga Kerja Malang. Dan Dinas tenaga kerja perlu mengintensifkan pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan