Pertimbangan Penuntut Umum didalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana : studi di Kejaksaan Negeri Kota Batu

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul Pertimbangan Penuntut Umum Didalam Menentukan Perkara Yang Pembuktian Serta Penerapan Hukumnya Mudah Dan Sifatnya Sederhana (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Batu). Hal ini di latar belakangi dengan Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Untuk itu maka rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Kriteria apakah yang dapat dipakai penuntut umum di dalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, (2) Kendala apakah yang dihadapi penuntut umum di dalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari mekanisme acara pemeriksaan singkat yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan acara pemeriksaan perkara pidana. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, sedangkan tehnik analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu yang kemudian diinterplestasikan dengan pemikiran penulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penuntut umum didalam menentukan suatu perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana sesuai dengan pasal 203 KUHAP, harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu penuntut umum mempelajari dan membaca berkas perkara dari penyidik, terdapat minimal dua alat bukti, adanya keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan, dan kendala yang dihadapi oleh penuntut umum didalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat terdapat kendala teknis didalam keterangan berita acara pemeriksaan hanya terdapat satu alat bukti saja, keterangan terdakwa yang mengikari didalam persidangan, tidak hadirnya saksi-saksi didalam persidangan, tidak ada keserasian atau kecocokan anatar keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain, dan barang bukti sudah hilang atau sudah tidak ada sehingga sulit untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat. Sedangkan kendala yuridisnya, pada hakekatnya KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Hal ini membuka peluang untuk Penuntut Umum untuk memberikan penilaian subjektif yang belum tentu sama antara Penuntut Umum yang satu dengan yang lain. Adapun saran yang dapat diberikan adalah penuntut umum harus selalu memeriksa kelengkapan dan mempelajari berkas perkara dari penyidik sebelum menentukan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat, sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepengadilan