Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali di Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut konseps negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas negara sebagai servis publik adalah menyelenggarakan dan mengupayakan suatu kesejahteraan sosial (bestuurszorg) bagi masyarakatnya. Salah satu pelayanan publik yang menjadi tugas administrasi negara adalah pengadministrasian tanah yang merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional, seperti yang termaktub dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan diadakannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sangat penting dalam agraria, karena selain untuk menertibkan administrasi pertanahan, tujuan utama dari pendaftaran tanah juga adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kalangan pemilik tanah dan untuk menyediakan informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Untuk itu maka pemerintah membuat peraturan di bidang pertanahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sekarang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan antara lain bagaimana efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung, Apa faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan efektifitaspelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di wilayah Kabupaten Tulungagung. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang jenis dan sumber datanya terdiri dari data primer dan data skunder. Dari data primer yang diperoleh dalam penelitian kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan data skunder yang diperoleh dilakukan content analysis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung serta di satuan wilayah pendaftaran tanah Desa Bungur dengan populasi dan sampel berasal dari para pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung, perangkat Desa Bungur dan masyarakat