Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan dalam Hubungannya dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan Dalam Hubungannya Dengan Convention on International in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya perdagangan illegal terhadap satwa liar, khususnya satwa orangutan dari negara Indonesia. Orangutan telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dan juga dilindungi secara Internasional oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Di dalam CITES itu sendiri, orangutan termasuk dalam daftar Appendices I. Dimana didalam Appendices I memuat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan sama sekali langka, ini artinya perdagangan komersil Orangutan adalah dilarang. Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan CITES yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui Keputusan Presiden No.43/1978 tidak bisa menindak secara tegas perdagangan ilegal terhadap Orangutan, baik karena masyarakat tidak mau tahu tentang Undangundang yang ada, atau karena masyarakat sama sekali tidak tahu tentang Undangundang itu. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai Materi kebijakan pemerintah Indonesia tentang perlindungan hukum satwa Orangutan sudah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh CITES; Kelemahan kebijakan perlindungan hukum yang menghambat usaha pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan; dan Upaya pemerintah Indonesia terhadap optimalisasi kebijakan perlindungan hukum berikut konsekuensi yuridis sehubungan dengan perlindungan terhadap satwa Orangutan. Metode pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, data yang berupa ketentuan yang diambil dari CITES maupun peraturan perundangan lainnya akan dianalisis secara analisis isi dengan cara melakukan berbagai penafsiran hukum terhadap substansi atau isi dari konstitusi CITES. Penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi substansi kebijakan dimana penulis akan melakukan perbandingan terhadap materi-materi kebijakan dengan alat bantu tabel. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Bahwa semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Bahwa yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan dibalik peraturan perundangan tersebut; Kelemahan terhadap kebijakan perlindungan hukum satwaorangutan adalah CITES yang tidak diratifikasi menjadi bentuk Undang-undang tetapi hanya dalam bentuk Keppres dan terdapat Peraturan Perundangan yang over lapping di dalam pelaksanaannya; Upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengadakan Regulasi atau Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan. Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-undang No.5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999, serta Surat Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kalimantan dan Sumatra yang menunjang peraturan perundangan di atasnya, sedangkan secara Internasional, diperlukannya kerja sama antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara