Studi kedudukan dan implikasi hukum atas anak yang disangkal keabsahannya : analisis perbandingan normatif dalam Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek

Dalam penulisan skripsi ini penulis menitikberatkan pembahasan pada perbandingan lembaga penyangkalan anak dalam Hukum Islam dan BW, serta implikasinya terhadap pewarisan. Hal ini dilatar belakangi masih kurangnya pengaturan tentang penyangkalan anak dalam hukum nasional. Sampai dengan saat ini pengaturan tentang lembaga penyangkalan anak yang berlaku secara nasional hanya ketentuan pasal 44 UUP. Dalam pelaksanaannya pasal 44 UUP belum dapat berlaku efektif karena hanya berlaku sebagai ketentuan pokok yang masih membutuhkan aturan pelaksana. Bila melihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana UUP, masalah penyangkalan anak dan kedudukan anak luar kawin dan anak zina tidak disinggung sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa secara materiil maupun formil pengaturan tentang penyangkalan anak dan kedudukan hukum anak luar kawin dan anak zina masih kurang, padahal hal itu berkaitan erat dengan kedudukan dan status hukum anak, yang pada akhirnya akan berdampak pada pewarisan. Oleh karenanya MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor MA/Pemb/0807/75 Sub 1 tertanggal 20 Agustus 1975. Dengan terbitnya Surat tersebut maka ketentuan-ketentuan tentang kedudukan anak luar kawin dan anak zina serta mengenai penyangkalan anak yang belum diatur dalam UUP dikembalikan pada hukumnya masing-masing. Membandingkan Hukum Islam dan BW dalam hal penyangkalan anak, pada akhirnya diharapkan dengan membandingkan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu akan terbentuk suatu unifikasi dalam pengaturan mengenai lembaga penyangkalan anak di Indonesia. Dalam upaya mengetahui prinsip-prinsip dan membandingkan li’an sebagai lembaga penyangkalan anak dalam Hukum Islam dan lembaga penyangkalan anak dalam BW. Maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, menyusun dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah lembaga penyangkalan anak melalui studi kepustakaan, sehingga dapat diabstraksikan dan dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat perbedaan prinsip pengaturan lembaga penyangkalan anak menurut BW dan Hukum Islam. Penyangkalan anak dalam BW membawa dua konsekuensi terhadap status hukum anak yang disangkal, yaitu anak itu dapat menjadi anak luar kawin dan anak zina. Sedangkan penyangkalan anak dalam Hukum Islam membawa akibat anak tersebut menjadi anak mula’anah karenanya ia mengikuti nasab ibunya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu kiranya disusun suatu pengaturan mengenai lembaga penyangkalan anak yang berlaku nasional. Sebagai salah satu landasan hukum utama bagi perlindungan hukum terhadap anak yang disangkal keabsahannya