Pelaksanaan penegakan hukum terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil [PNS] menurut Peraturan Pemerintah [PP] No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim

Pembangunan Daerah yang sedang berlangsung di Kabupaten Muara Enim menuntut tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tujuan Pemerintah Daerah Muara Enim. Organisasi Administrasi Daerah merasakan perlunya penyelesaian tugas-tugas umum pemerintah dengan cepat berdaya guna dan berhasil guna. Tuntutan tugas dan kewajiban daerah sebagian dilaksanakan oleh Pegawai Negeri sebagai abdi masyarakat/abdi negara. Dalam keadaan yang demikian harus tercipta adanya Penegakan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Muara Enim. Lazimnya kata disiplin menunjukkan suatu ide hukuman, akan tetapi itu bukan arti yang sebenarnya. Disiplin berasal dari kata Latin : disclipina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerokhanian serta pengembangan tabiat. Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya dan merupakan cara pengawas dalam membuat peranannya dalam hubungannya dengan penegakkan disiplin. Beranjak dari hal tersebut diatas disiplin Pegawai Negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Tujuan dan pengertiannya adalah untuk membina Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut telah diatur dengan jelas Peraturan Disipiln yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau dilanggar. Selain daripada itu dalam peraturan pemerintah itu diatur pula tentang tata cara pemeriksaaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena setiap pejabat yang berwenang menghukum memeriksa lebih dahulu dengan seksama pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelaggaran itu. Hukuman disiplin dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima dan adil. Lokasi penelitian skripisi ini yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim. Hal ini dikarenakan kondisi kota Muara Enim sangat strategis dengan penduduk yang padat, kegiatan ekonomi yang meningkat, dan otonomi pembangunan yang mulai berkembang. Selain itu penerapan PP No. 30 Tahun 1980 sudah diterapkan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim