Kedudukan Yuridis Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Indonesia : Analisis Yuridis Substansial bab XX Buku II KUHPerdata tentang Gadai, UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU No.9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul Kedudukan Yuridis Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Indonesia (Analisis Yuridis Substansial bab XX Buku II KUHPerdata Tentang Gadai, UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan UU No.9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang). Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimana kedudukan yuridis hak jaminan atas resi gudang sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.9 tahun 2006, dalam hukum jaminan di Indonesia. (2) Apakah asas-asas hukum mengenai hak jaminan atas resi gudang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan gadai, dan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Kemudian seluruh data dan bahan hukum yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik “content analysis” atau analisis isi. Setelah data tersedia, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari analisis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kedudukan yuridis hak jaminan dalam hukum jaminan di indonesia adalah sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, yang telah memenuhi asas-asas hukum benda. Hak jaminan atas resi gudang ini dalam dunia perdagangan bukanlah sebagai sesuatu yang baru karena hal ini dikenal dengan CMA (Collateral Management Agreement) sebelum adanya UU No.9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Hak jaminan ini pada dasarnya adalah lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada benda bergerak, khususnya resi gudang saja. Resi gudang disini adalah dokumen bukti pemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan Pengelola Gudang. Dengan mempelajari asas-asas hukumnya sebagai lembaga jaminan kebendaan, hak jaminan atas resi gudang, gadai dan jaminan fidusia mempunyai asas-asas hukum yang sama. Walaupun mempunyai asas-asas hukum yang sama, ketiga lembaga jaminan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda secara yuridis substansialnya. Perbedaaan antara ketiga lembaga jaminan itu dapat dilihat dari segi objek jaminan, penguasaan objek jaminan, kewajiban pendaftaran lembaga jaminan, hapusnya lembaga jaminan, eksekusi objek jaminan, dan dasar hukum pengaturan lembaga jaminan. Karena merupakan lembaga jaminan yang baru ada regulasinya, hak jaminan atas resi gudang ini perlu disosialisasikan oleh Departemen Perdagangan, Bank Indonesia dan/atau lembaga-lembaga (stakeholders) lain yang terkait, dalam pembebanan hak jaminan ini di kalangan masyarakat, terutama di kalangan usaha kecil dan penengah, khususnya petani komoditi agar dapat segera diimplementasikan dalam dunia perdagangan. Selain itu perlu adanya koordinasi Departemen Perdagangan, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain dalam pembebanan hak jaminan ini, yang merupakan bagian dari sistem resi gudang agar dapat diimplemantasikan secara efektif dan hasilnya dapat segera dinikmati oleh para pelaku usaha, khususnya usaha kecil, usaha menengah dan petani komoditi yang selalu mengalami kendala dalam pendanaan karena ketidakadaan jaminan yang mampu disediakannya