Perlindungan hukum bagi buruh perempuan migran Indonesia dalam kaitannya dengan cerai talak dan cerai gugat : studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam penulisan skripsi ini, dibahas mengenai masalah perlindungan hukum bagi Buruh Perempuan Migran Indonesia dalam kaitannya dengan cerai talak dan cerai gugat. Adanya alasan memilih masalah tersebut dilatar belakangi karena meskipun sudah diatur tentang perlindungan hukum pada hukum positif Indonesia, kebijakan pemerintah kurang optimal dalam pemberian perlindungan, baik perlindungan hukum maupun sosial pada BPMI. Hal ini terlihat dari banyak Buruh Perempuan Migran Indonesia yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak maupun cerai gugat, seperti ketika mengajukan gugatan cerai yang seharusnya ia mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah, uang mut’ah, nafkah terhutang, gono-gini, dan biaya pendidikan anak dan perwalian namun harus membayar kompensasi yang minta oleh suami. Sebaliknya dalam cerai talak banyak istri sebagai termohon yang juga tidak mendapatkan hak-haknya karena tidak adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh suami. Upaya mendeskripsikan dan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada Buruh Perempuan Migran Indonesia baik sebagai termohon dalam cerai talak maupun penggugat dalam cerai gugat dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan data lapang guna terpenuhinya prasyarat ilmiah. Kemudian seluruh data di analisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pada intinya tidak ada diskriminasi antara Buruh Perempuan Migran Indonesia dengan perempuan yang tidak bekerja di luar negeri dalam hal perlindungan hukum terkait dengan sengketa cerai talak dan cerai gugat. Hak dan kewajiban istri atau suami masih melekat, tidak dikesampingkan meskipun salah satu pihak bekerja di luar negeri yaitu berupa perlindungan hukum represif dan preventif yang terdapat hukum positif Indonesia. Meskipun sudah diatur bentuk perlindungan hukum dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri namun tidak sampai pada ranah privat, sehingga banyak Buruh Perempuan Migran Indonesia yang tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan privat terutama masalah keretakan rumah tangga ketika kembali ke Tanah Air. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlunya adanya perlindungan hukum dalam ranah privat pada Buruh Migran Indonesia dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Pemberian perlindungan hukum dalam ranah privat hanya bisa dilakukan dengan melakukan penguatan (empowerment) terhadap Buruh Perempuan Migran Indonesia atau dengan menginformasikan masalah-masalah Buruh Perempuan Migran Indonesia kepada para hakim di Pengadilan Agama sebagai program reintegrasi