Kedudukan yuridis koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia yang sedang berkembang

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengangkat judul Kedudukan Yuridis Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia Yang Sedang Berkembang, Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimana kedudukan yuridis koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia yang sedang berkembang, (2) Bagaimana sinkronisasi perkembangan sistem koperasi dengan perkembangan sistem perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Kemudian seluruh data dan bahan hukum yang ada dianalisa dengan menggunakan teknik “content analysis” atau analisis isi. Setelah data tersedia, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis, kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari analisa, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kedudukan yuridis koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia yang sedang berkembang adalah sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum. Kemudian dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa koeperasi merupakan bentuk usaha yang paling cocok bagi rakyat Indonesia karena koperasi sesuai dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan asas kekeluargaan Oleh sebab itu, sistem ekonomi koperasi sinkron dengan sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila di dalam ketentuan formalnya ada pada isi dan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu manifestasi dan pemikiran yang mendalam tentang bangun dari ekonomi negara dan masyarakat Indonesia yang berasaskan falsafah Pancasila. Citra yang menonjol dalam sistem ekonomi Pancasila adalah adanya sifat kerjasama antara semua pihak: tindakan-tindakan mana ditujukan bagi kepentingan umum. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi perlu dikembangkan dan ditumbuhkan karena di Indonesia yang sekarang ini berkedudukan sebagai negara berkembang sangat cocok iklimnya untuk itu, apalagi di masa-masa krisis ekonomi saat ini. Kecocokan ini didasarkan pada mayoritas penduduk indonesia adalah orang dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk menjalankan usaha dijalankanlah usaha kecil yang membutuhkan modal yang lebih sedikit daripada perusahaan besar atau korporasi. Berangkat dari analisa di atas maka pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi (Pasal 60 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)