Optimalisasi Pemungutan dan Pengawasan Pajak Restoran dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta Barat : studi Di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat

Di kota besar seperi Jakarta, perkembangan kota menuntut pemerintah daerah bekerja lebih keras. Kerja keras yang dilakukan Pemerintah Povinsi DKI Jakarta harus diimbangi dengan keuangan daerah yang cukup besar. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggali potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber keuangan. Dunia hiburan merupakan salah satu potensi yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dunia hiburan memiliki berbagai macam bidang salah satunya restoran, sehingga Pemerintah DKI menjadikan restoran sebagai lahan untuk pemasukan keuangan dengan memungut pajak restoran. Kota Jakarta Barat merupakan kota dengan tempat hiburan yang cukup banyak, khususnya restoran. dengan perkembangan kota Jakarta Barat yang cukup pesat terutama perkembangan di bidang hiburan. Perkembangan ini ditandai dengan dibangunnya restoran-restoran baru. Dengan adanya restoran yang berdiri maka pemerintah kota Jakarta Barat dalam memungut pajak restoran perlu melakukan optimalisasi dibidang pemungutan dan pengawasan. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah, pertama Bagaimana bentuk optimalisasi pemungutan dan pengawasan pajak restoran dalam kaitannya dengan peningkatan PAD? Kedua apa saja hambatan dalam pemungutan dan pengawasan pajak restoran di wilayah jakarta barat? Dalam upaya mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum yaitu peraturan yang berhubungan dengan pajak daerah di wilayah Kota Jakarta Barat yaitu perda dan pelaksanaannya di masyarakat. Dengan data primer berupa hasil wawancara langsung dengan responden dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk optimalisasi pemungutan pajak restoran adalah sosialisasi pajak restoran setiap 1 tahun sekali. Dan pemeriksaan kembali oleh seksi penetapan setelah dilakukan pengawasan oleh seksi pemeriksa. Sedangkan optimalisasi di bidang pengawasan adalah pemeriksaan setiap 6 bulan sekali kepada wajib pajak yang telah menyetorkan pajaknya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa apakah wajib pajak telah membayar pajak dengan benar. Selain itu penelitian data hasil pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan seksama sehingga bila terbutkti melakukan pelanggaran pajak, wajib pajak dapat dikenakan denda atau diterbitkan SKPDKB. Silent Operatian yang merupakan bagian dari pemeriksaan