Perlindungan Hak-Hak Pekerja Anak atas praktek pelanggaran persyaratan kerja : studi di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Atas Praktek Pelanggaran Persyaratan Kerja. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh pihak-pihak terkait adalah permasalahan pekerja anak. Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata dengan pasti. Pekerjaan anak tersebar baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Menurut ketua Yayasan Bina Potensi Masyarakat, Adi Eko Warsono mendata sedikitnya terdapat 1.883 pekerja anak di Kabupaten Malang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dihimpun dari Kecamatan Wagir, Tumpang, dan Pakis, diketahui anak-anak yang bekerja rata-rata mencapai 50 persen, dengan usia termuda 7 tahun dan tertua 18 tahun. Di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, misalnya, persentase anak yang bekerja cukup menonjol. Dari 471 anak berusia 7 hingga 18 tahun, 339 di antaranya ternyata sudah bekerja. Kebanyakan dari mereka bekerja di pabrik Dalam penulisan skripsi, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu: bentuk atau karakteristik pelanggaran persyaratan kerja tersebut meliputi ijin orang tua secara lisan, tidak adanya perjanjian antara orang tua dengan pengusaha, jam kerja yang panjang, upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Malang, kesehatan kerja dan kondisi tempat kerja tidak terjamin. Perlindungan anak sebagai pekerja telah diatur dalam secara umum dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, yaitu adanya pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 dan juga ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Pengeshan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Selain itu juga Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) yang bertugas untuk merancang Aksi Nasional (RAN). Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi anak . RAN ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 2003, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM