Kekuatan pembuktian Akta Kuasa Notaris untuk pengurusan jual-beli tanah yang belum didaftarkan apabila terjadi sengketa : studi kasus di Pengadilan Yogyakarta

Hukum perdata pada saat ini sangat berperan dalam pengambilan putusan oleh hakim. Hukum perdata yang memiliki nilai pembuktian pada akta perjanjian, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan merupakan alat bukti yang memiliki arti penting dalam suatu sengketa perdata mengenai perbuatan hukum antara pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli tanah. Kekosongan (kefakuman) peraturan mengenai akta pemberian kuasa notaris menyebabkan hakim harus menganalisa suatu kasus yang terkait dengan suatu konstruksi hukum yang tepat. Konstruksi hukum itu didasarkan pada alat-alat bukti yang mengarah kepada posisi dari peristiwa hukum. Akta notaris yang merupakan “ambtelijke akte” (akta pejabat) pada hakekatnya memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Benda tidak bergerak menurut sifatnya yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya sering menimbulkan suatu sengketa perdata. Oleh sebab itu sangat penting mengungkap posisi kasus tersebut berdasarkan kekuatan pembuktian akta notaris untuk pengurusan jual-beli tanah yang belum didaftarkan apabila terjadi sengketa dalam memberikan kepastian hukum. Untuk mendapatkan kepastian hukum, subjek hukum harus mendaftarkan tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional