Perananan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, (2) Apakah Apakah kendalakendala yang dihadapi BPD dan bagaimana alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum untuk mendapatkan gambaran aspek hukum pemerintahan desa, tata cara pembuatan dan pengawasan peraturan perundang-undangan terutama peraturan desa. Pendekatan yang dilakukan dengan telaah pustaka melalui pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan Peranan BPD dalam Pemerintahan Desa khususnya Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, jawaban, atas permasalahan yang ada bahwa dalam menjalankan fungsi regulasi, BPD melalui anggotanya mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan alternatif penyelesaiannya, adalah; Pertama, Problematika teoritik peraturan perundang-undangan, selalu ada kesenjangan dalam hukum antara teori dan fakta, yaitu tidak adanya hukum yang mengatur atau hukum tidak lengkap mengatur (insuficiency gab), sesama undang-undang tidak sejalan (inconsistency gab), aturan kabur atau tidak jelas (Inderterminacy Gab), dan secara moral tidak dapat diterima (axiological gab.) Kedua, legislative drafting Peraturan Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu; masalah prosedur, teknik penyusunan, dan perumusan. Ketiga, rivalitas Kepala Desa dan BPD dalam memandang suatu rancangan peraturan desa, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintahan desa. Perselisihan aparat desa dengan anggota BPD jelas akan menghambat pembangunan. Keempat, problematika implementasi peraturan desa, konstruksi produk hukum yang inkonsisten menimbulkan adanya supervisi dan evaluasi terhadap peraturan desa, perlu ada badan serta tata cara mengawasinya, yaitu: pengujian oleh badan peradilan (judicial review), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi Negara (administrative review) Dari hal-hal diatas, maka perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan mengembalikan mekanisme pemilihan anggota BPD dalam suatu sistem pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat. Sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya dengan legitimasi rakyat. Pemahaman dan peningkatan sumber daya manusia anggota BPD maupun Kepala Desa terhadap sistem pemerintahan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan desa