Pelaksanaan pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan air minum : studi Pada PDAM Kota Batu

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan air minum yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya air bersih sehingga pengelolaannya dan pendistribusiannya dilakukan oleh perusahaan daerah. PDAM Kota Batu dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena pelayaran yang baik dan memuaskan merupakan hak masyarakat. Adapun permasalahan yang diangkat atau dibahas, yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan padanya pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan air minum di kota Batu, 2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan masyarakat pelanggan air minum bila dirugikan oleh PDAM Kota Batu, dan 3) pertanggungjawaban dan tanggung gugat yang diberikan PDAM Kota Batu kepada masyarakat pelanggan air minum. Hal ini bertujuan untuk nengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kota Batu dan upaya masyarakat serta tanggung jawab PDAM Kota Batu bila terjadi kerugian. Hal ini juga sangat penting mengingat manfaatnya yaitu adanya jaminan akan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik karena merupakan hak masyarakat dan hal itu dijamin dalam Peraturan Daerah. Upaya mengetahui pelaksanaan pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan air minum yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan menggunakan sampel yaitu masyarakat pelanggan air minum dan Pihak PDAM Kota Batu. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Kota Batu dalam melaksanakan pelayanannya kurang memuaskan karena tidak semua ketentuan yang berlaku (standar pelayanan publik) dilaksanakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor aturan hukumnya, faktor petugas/karyawan PDAM Kota Batu, faktor pelanggan (masyarakat), faktor alam (kondisi air) dan faktor sarana dan prasarana. Berkaitan dengan kurang puasnya masyarakat dan kemungkinan adanya kerugian, upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah masyarakat dapat mengajukan keluhannya kepada penyelenggara pelayanan publik, bila keluhan tersebut tidak ditanggapi maka pelanggan dapat langsung mengajukan ke Komisi Pelayanan Publik sebagai sengketa pelayanan publik dan bila pelanggan tidak puas dapat menyelesaikan melalui jalur hukum. Pertanggung jawaban PDAM Kota Batu diberikan kepada Badan Pengawas dan Kepala Daerah. Penggunaan prinsip tanggung gugat atau asas akuntabilitas belum diterapkan secara maksimal oleh PDAM Kota Batu, hal ini dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol pelaksanaan pelayanan publik di PDAM Kota Batu