Optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu : studi di Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Pada awalnya pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut atau memakai sistem pemerintahan yang sentralistik, dimana segala urusan dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan diselenggarakan dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Sejak bergulirnya reformasi, paradigma pemerintahan juga mulai berubah dari sistem yang sentralistik menjadi sistem desentralisasi karena sistem yang sentralistik memiliki ketidakefektifan manajemen pemerintahan. Sistem ini tidak dapat memenuhi dan mengakomodasi kebutuhankebutuhan tiap-tiap daerah yang bermacam-macam dan berbeda-beda antar daerah satu dengan yang lain. Sejalan dangan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan politik ini dianggap sebagai tiang pancang dariproses demokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat yang kental dengan nuansa sentralisasi selama ini mau berbagi kewenangan dengan daerah, tentunya dengan maksud dan tujuan agar terciptanya kemandirian daerah secara demokratis dan selalu didukung partisipasi rakyat yang cukup tinggi.Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan antara lain: 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di kota Batu pada periode tahun 2004-2006? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah serta bagaimana solusinya agar pemungutan Pajak Daerah tersebut bisa optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu pada periode tahun 2004-2006. 4. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah serta solusinya agar pemungutan tersebut bisa optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah