Optimalisasi pungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunann dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [PAD] : studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar serta Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Blitar

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah yang terkait dengan proses pemungutan retribusi dalam hal ini yaitu retribusi ijin mendirikan Bangunan. Hal ini dilatar belakangi dengan perkembangannya pembangunan di Kabupaten Blitar yang menyebabkan semakin meningkatnya permohonan ijin mendirikan bangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi ijin mendirikan bangunan. Retribusi ijin mendirikan bangunan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman karena merupakan salah satu syarat dalam permohonan ijin mendirikan bangunan yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Dari latar belakang diatas maka timbul rumusan masalah pertama, bagaimanakah pelaksanaan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kedua, faktor apa yang menghambat pelaksanaan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar, ketiga, bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian hambatan tersebut. Dalam upaya mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan meneliti tentang hubungan timbal balik antara hukum dan lembagalembaga sosial secara yuridis. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, dikarenakan kedua Dinas tersebut sangat terkait dalam penelitian ini. Dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman berwenang memungut retribusi dan menerbitkan ijin mendirikan bangunan. Dan Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang melaksanakan pembukuan, pengolahan, dan pelaporan mengenai retribusi daerah. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu Data Primer, peneliti mencari data melalui penelitian dilapangan serta Data sekunder, peneliti mencari data melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu teknik pengumpulan data primer digunakan dengan cara wawancara dengan responden. Sedangkan untuk memperoleh teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah diskriptif analisis yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan, mengoptimalkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi, dan mengoptimalkan pembayaran terhadap Kas Daerah berkenaan dengan retribusi ijin mendirikan bangunan. Hambatan-hambatan dalam optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan antara lain sanksi yang belum dapat diberlakukankarena beberapa faktor yaitu dari substansi hukumnya itu sendiri yang belum mengatur mengenai sanksi yang tegas, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut karena sumber daya manusia petugas pemungut yang masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan retribusi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus permohonan ijin mendirikan bangunan dan membayar retribusi. Dengan melihat hambatan-hambatan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan mengatur secara tegas sanksinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pada petugas pemungut, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dan mengadakan kegiatan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung