Kedudukan Surat Sanggup yang diterbitkan oleh debitur dalam rangka pemberian kredit usaha mikro : studi di BPR Arta Kanjuruhan Pemkab Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang “Kedudukan Surat Sanggup yang Diterbitkan Oleh Debitur Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro”. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kebutuhan sehingga masyarakat banyak yang mengajukan permohonan kredit. Pada setiap pemberian kredit selalu disertai dengan timbulnya resiko, maka pada umumnya bank meminta agunan dari debitur sebagai jaminan terpenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Selain jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, terkadang bank masih membebani debitur dengan syarat tambahan baru yaitu dengan diterbitkannya surat sanggup. Padahal meski syarat tambahan itu tidak ada, proses pemberian kredit masih tetap dapat dilaksanakan. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi bagaimana kedudukan surat sanggup yang diterbitkan oleh debitur dalam rangka pemberian kredit usaha mikro sebagai syarat tambahan disamping agunan lainnya dan apa pertimbangan hukum yang dari pihak bank untuk meminta debitur menandatangani surat sanggup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan kemudian berdasarkan data-data tersebut akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan surat sanggup adalah sebagai fasilitas pelengkap dalam rangkaian pemberian kredit. Namun, surat sanggup tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan usahanya BPR Arta Kanjuruhan Pemkab Malang tidak melakukan jasa lalu lintas pembayaran sehingga BPR tidak dapat diikutsertakan dalam Pasar Uang Antar Bank. Penerbitan surat sanggup disini juga dilatarbelakangi dengan adanya kerjasama penyaluran kredit usaha mikro antara BPR Arta Kanjuruhan dengan beberapa bank umum. Surat sanggup tersebut dijadikan jaminan hutang oleh BPR dari tagihan-tagihannya kepada nasabah/debitur. Kemudian pertimbangan hukum yang digunakan oleh pihak BPR Arta Kanjuruhan Pemkab Malang dalam penerbitan surat sanggup ialah Pasal 1243 KUHPdt tentang wanprestasi. Jadi sesuai dengan kedudukannya sebagai surat bukti tagih, surat sanggup dapat dijadikan alat bukti di pengadilan disamping perjanjian kreditnya apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.. Kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil penelitian diatas ialah surat sanggup berkedudukan sebagai fasilitas pelengkap kredit, dan tidak dapat diperjualbelikan.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat sanggup tersebut digunakan untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan pihak bank dalam pemberian kredit pada nasabah/debitur. Selain itu surat sanggup tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan ataupun berfungsi sebagai alat bayar melainkan hanya bersifat sebagai alat bukti adanya hutang debitur kepada pihak bank. Saran dari penulis ialah sudah selayaknya surat sanggup digunakan pada berbagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya meliputi pemberian kredit. Selain dapat menjamin kepastian hukum bank juga akan merasa aman dengan diterbitkannya surat sanggup. Kemudian seharusnya pihak bank melakukan penjelasan secara terperinci pada nasabah/debitur tentang fungsi dan kedudukan surat sanggup sebelum debitur menandatangani surat sanggup tersebut