Efektivitas Pengawasan Bank Tabungan Negara (BTN) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah : studi di BTN Cabang Malang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat kota Malang akan rumah pribadi saat ini begitu meningkat, hal ini didukung tingginya animo masyarakat untuk membeli rumah melalui KPR. Untuk memperoleh keyakinan, bank selalu melakukan analisa yang mendalam terhadap calon debitur dari berbagai aspek. Pengamanan kredit tidak hanya dilakukan di awal saja, namun pengawasan yang ketat dan sistematis pada saat kredit berjalan juga harus dilakukan agar tidak terjadi kredit bermasalah. Loan Recovery merupakan salah satu bagian dari BTN Cabang Malang yang melakukan pengawasan tersebut. Namun permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Perbankan tidak memberikan secara spesifik mengenai bentuk pengawasan terhadap kredit. Pasal 2 hanya mengisyaratkan pada bank untuk melakukan usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Pasal 8 ayat (1) hanya memberikan kewajiban pada bank untuk melakukan analisis yang mendalam, sedangkan ayat (2) menyatakan bank harus memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Pasal 29 ayat (2) hanya menyebutkan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dan SK Direksi BI No.27/162/KEP/DIR, mewajibkan kepada bank untuk membuat pedoman kebijakan kredit sendiri ( Self Regulatory Banking ). Untuk itu dalam skripsi ini dikaji efektivitas pengawasan yang dilakukan BTN terhadap pelaksanaan perjanjian KPR untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah melalui aspek substansi, struktur, sarana prasarana dan budaya masyarakat. Kemudian dikaji pula hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan BTN dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian KPR. Dalam upaya menjawab efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BTN, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Dari data yang diperoleh, digunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengolah data primer, sedangkan data sekunder diolah dengan menggunakan metode analisis isi. Sementara itu lokasi penelitian difokuskan pada BTN Cabang Malang. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh BTN terhadap pelaksanaan perjanjian KPR sudah baik. Dari dasar 3 Pasal Undang-Undang Perbankan tersebut muncullah peraturan intern mengenai pengawasan perjanjian KPR. Didukung dengan Peraturan Bank Indonesia, maka Loan Recovery dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sarana pendukung pengawasan juga tersesedia demi terlaksananya pengawasan. Debitur KPR BTN juga bersikap kooperatif selama BTN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian KPR