Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Israel Kepada Hizbullah Di Lebanon Selatan Serta Dampaknya Terhadap Pihak-Pihak Yang Dilindungi Dalam Konflik Bersenjata

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai status konflik bersenjata di Timur Tengah yaitu antara Israel dan Hizbullah (Lebanon), serta bagaimana perlindungan yang diberikan dalam konflik yang terjadi. Konflik ini dilatar belakangi oleh tindakan teror dari Hizbullah terhadap Israel dengan menculik 2 serdadu, sehingga Israel menuntut pelepasan 2 serdadu-nya. Dalam usaha pelepasan kedua serdadu tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan sehingga membawa banyak korban jiwa. Maka perlu segera mengetahui bentuk/status konflik yang ada, tujuannya adalah mengetahui aturan mana yang akan diterapkan dalam konflik bersenjata tersebut. Sehingga cara memulai dan melakukan konflik dapat sesuai dengan Hukum Humaniter yang menghormati HAM. Dalam upaya untuk mengetahui status konflik dan perlindungan dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah, maka penulis memakai metode penelitian yuridis normatif, yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan disesuaikan dengan asas-asas hukum yang berlaku (secara normatif). Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa serangan Israel terhadap Hizbullah merupakan konflik bersenjata internasional dan dalam serangannya Israel tidak memberikan perlindungan terhadap non-kombatan sesuai ketentuan Hukum Humaniter . Hal ini didasarkan atas fakta-fakta yang ada kemudian dipadukan dengan ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang syarat-syarat suatu konflik bersenjata internasional, dari fakta juga diketahui bahwa banyaknya korban sipil/non-kombatan disebabkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Israel dan Hizbullah sebaiknya bertanggung jawab atas segala akibat dari konflik bersenjata yang merugikan. Kedua pihak sebaiknya menjamin prinsip fundamental hukum kemanusiaan, terutama pada perlindungan warga sipil dan non-combatant . Dan pelanggaran perang harus diusut dan diselesaikan melalui jalur peradilan