Peralihan Utang Antar Debitur Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dibebani Hak Tanggungan : studi di BTN Malang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat Kota Malang akan rumah pribadi begitu meningkat, hal ini didukung dengan banyaknya masyarakat yang tertarik membeli rumah melalui KPR. Nasabah debitur yang mengajukan KPR biasanya terdiri dari golongan pengusaha maupun golongan penghasilan tetap. Karena itulah pemerintah telah menunjuk BTN sebagai bank yang membantu dalam memberikan KPR. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan fenomena diatas adalah dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu pada saat ini dapat menyebabkan banyak sekali kredit bermasalah. Salah satu masalah yang dihadapi BTN sebagai pengelola dana kredit adalah pada saat debitur wanprestasi, sehingga menyebabkan banyak nasabah debitur berusaha mengalihkan kreditnya atau utangnya kepada orang lain, yang berakibat pula terhadap hak atas rumah mereka. Karena itu perlu ditelaah bagaimana pelaksanaan peralihan utang antar debitur, kendala dan upaya penanggulangan peralihan utang antar debitur, serta akibat hukum dari peralihan utang antar debitur. Dalam upaya menjawab ketiga permasalahan tersebut maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui penelitian langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak debitur lama, debitur baru, PT. BTN Cabang Malang, Kantor Pertanahan Kota Malang, Notaris/PPAT. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Undang-undang Perbankan, UUHT, buku-buku, maupun karya ilmiah lainnya yang menunjang permasalahan tersebut. Kemudian dari data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengolah data primer, sedangkan data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode analisi isi. Sementara itu lokasi penelitian akan difokuskan pada BTN Cabang Malang dan BPN Kota Malang. Hasil dari penelitian adalah bahwa pelaksanaan peralihan utang antar debitur pada KPR BTN yang dibebani hak tanggungan sudah terlaksana dengan baik meskipun terdapat berbagai hambatan didalamnya. Diantara pihak kreditur (bank), debitur lama, debitur baru, Notaris atau PPAT, Kantor Pertanahan bersikap kooperatif pada saat peralihan utang antar debitur. Serta akibat hukum dari peralihan utang antar debitur dalam Perjanjian KPR BTN antara lain beralihnya hak dan kewajiban dari debitur lama kepada debitur baru, hilangnya hak dan kewajiban debitur lama, perjanjian kredit berlaku efektif dan mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani oleh bank dan debitur, kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, hukum yang berlaku, domisili, serta akibat hukum bagi Kantor Pertanahan yaitu mengenai balik nama sertifikat dan meroya hak tanggungan