Perlindungan Hukum Terhadap Penghasilan dan Jaminan Sosial Guru Sekolah Swasta di Kota Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap penghasilan dan jaminan sosial guru sekolah swasta di Kota Malang. Permasalahan utama yang diangkat adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yayasan kepada guru. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat kesejahteraan profesi guru swasta yang rendah. Secara substantif ketentuan perlindungan hukum terhadap penghasilan dan jaminan sosial terhadap guru telah di atur dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Undang-undang Guru dan Dosen namun ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum ada peraturan pelaksananya. Disamping itu terkait juga dengan peratuan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan dalam kedudukan guru sebagai tenaga kerja dalam hubungan kerja guru dan pihak yayasan. Mengenai perlindungan terhadap penghasilan dan jaminan sosial guru sekolah swasta di Kota Malang, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu mengkaji pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penghasilan dan jaminan sosial guru sekolah swasta terutama dalam hubungan kerja dengan pihak yayasan. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis untuk data primer dan secara content analisis untuk data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum terhadap penghasilan dan jaminan sosial guru sekolah swasta dibedakan berdasarkan status kerja guru di sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang bersangkutan. Guru-guru swasta yang berstatus sebagai guru tetap maupun tidak tetap yayasan umumnya digaji dibawah standar Upah Minimum Kota Malang. Sedangkan jaminan sosial sejenis jaminan hari tua tidak diselenggarakan melalui badan penyelenggara yang dibentuk oleh undang-undang yaitu PT.JAMSOSTEK namun dilakukan secara mandiri, alternatif lainnya adalah dengan mengikutsertakan dalam asuransi jiwa. Bentuk jaminan sosial ini hanya diberikan kepada guru tetap yayasan, guru tidak tetap yayasan tidak mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk apa pun. Disamping itu, pihak sekolah maupun yayasan memberikan tunjangan-tunjangan tertentu sebagai bentuk penghargaan maupun untuk sedikit meningkatkan kesejahteraan guru. Usaha peningkatan kesejahteraan guru swasta tidak dilakukan secara sistemik, namun hanya menjadi masalah internal bagi sekolah dan yayasan yang bersankutan. Menyikapi fakta-fakta di atas maka perlu kiranya kerjasama dari berbagai pihak terkait dan stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Guru dan Dosen