Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli komputrer rakitan berdasarkan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen : studi di Sega Komputer Center Malang

Jual beli komputer rakitan merupakan salah satu bidang usaha yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di masyarakat. Usaha ini cukup menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan komputer juga meningkat seiring perkembangan teknologi dan modernisasi. Keidakamampuan konsumen dalam menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan merupakan salah satu kelemahan konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Orientasi untuk mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar, tetapi akan menjadi suatu permasalahan apabila hal tersebut dilakukan dengan mengabaikan kepentingan serta merugikan konsumen. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang diberikan Sega Komputer Center terhadap konsumen yang mengalami kerugian dan upaya pihak konsumen bila pihak Sega Komputer Center melepas tanggung jawabnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Adapun data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai permasalahan perlindungan konsumen jual beli komputer rakitan kemudian dilakukan analisis kualitatif berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam praktek jual beli komputer rakitan di Sega Komputer Center, jika terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan pelaku usaha, maka bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti rugi berupa penggantian komponen dan perbaikan atas kerusakan tersebut, selama masih dalam masa garansi. Apabila pihak pelaku usaha melepas tanggung jawabnya, maka upaya yang dilakukan oleh pihak konsumen adalah dengan jalan musyawarah dengan pelaku usaha. Sedangkan upaya yang dilakukan melalui jalur peradilan dan non peradilan, yaitu lewat YLKM dan BPSK selama ini tidak pernah dipergunakan. Dari kenyataan diatas hendaknya pelaku usaha bersikap jujur dalam memberikan informasi pada saat pengecekan kerusakan pada komputer rakitan, terutama pada konsumen yang awam tentang komputer. Perlu adanya peningkatan sosialisasi oleh YLKM dan BPSK, mengingat keberadaan lembaga tersebut merupakan wadah mengadu konsumen yang dirugikan pelaku usaha. Selain itu, juga diperlukan adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang batas minimal garansi untuk mengantisipasi pelaku usaha yang mencantumkan masa garansi yang tidak proposional