Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM : studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Malang yang mempunyai prospek usaha yang bagus, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan agunan untuk dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit perbankan, sehingga sulit untuk berkembang. Permasalahan dari skripsi ini adalah apa hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM, yaitu Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM dan Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian seluruh data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM yaitu rendahnya minat masyarakat untuk mengurus SHM, faktor biaya, dan kurangnya bukti yuridis. Sedangkan hambatan dalam Program Perkuatan Permodalan yaitu macetnya kredit bergulir, keterbatasan SDM, kemampuan dalam mengakses teknologi, kerjasama antara pelaku UMKM belum berkembang, dan belum memanfaatkan peluang pasar. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengatasi hambatan Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM yaitu dibentuk Klinik Sertifikat Tanah, Menyediakan fasilitas kredit pembiayaan, dan melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Sedangkan dalam mengatasi hambatan Program Perkuatan Permodalan yaitu menata kembali landasan hukum dan kelembagaan pendukung, memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperoleh kredit perbankan, pengembangan sistem pendukung usaha UMKM, dan pembentukan klinik KUMKM Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang diharapkan lebih memperhatikan dan mendukung upaya peningkatan permodalan, terutama bagi UMKM yang sedang berkembang. Yaitu dengan melakukan penjaminan kredit perbankan bagi UMKM yang tidak mempunyai agunan, sehingga para pelaku UMKM yang sedang berkembang dan tidak mempunyai agunan untuk dijadikan kredit perbankan, dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya