Analisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Perspektif Teori Institusional

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengamatan secara mendalam tentang implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah Kota Malang yang ditinjau dalam perspektif teori institusional. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif. Adanya reformasi keuangan negara di Indonesia, khususnya dalam bidang standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk New Public Management yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dengan mengacu pada teori-teori di sektor swasta. Hal ini karena pemerintah dianggap sebagai organisasi yang memiliki kualitas rendah dan tidak memberikan akuntabilitas secara jelas kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Kota Malang dapat terlaksana karena adanya sebuah aturan yang melekat yakni dengan turunnya Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual paling lambat harus dilaksanakan pada tahun 2015. Dengan kata lain, pemerintah Kota Malang melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini karena adanya sebuah tekanan dari organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam hal ini negara, yang disebut dengan coercive isomorphism. Kondisi ini merupakan proses institusionalisasi yang terjadi dalam sebuah organisasi pemerintahan. Mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah tidak semua berlatar belakang pendidikan akuntansi, maka salah satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan memberikannya sebuah edukasi secara mendalam tentang makna standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sehingga, nantinya implementasi dari kebijakan perubahan basis akuntansi pemerintahan ini dapat terlaksana dengan baik, yakni dari segi makna secara teoritis maupun laporan keuangan yang dihasilkan