Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (Asb) Di Pemerintah Kota Malang

Meskipun dengan diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) kewajaran biaya dalam suatu kegiatan dapat diketahui dan dianalisis, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih belum menerapkan ASB sebagai alat dalam penganggaran. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat belum diterapkannya ASB di Pemkot Malang serta upaya yang sudah dilakukan Pemkot Malang dalam menerapkan ASB. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi mengapa sampai saat ini Pemkot Malang belum menerapkan ASB. Terdapat 3 faktor penghambat yaitu (1) ketidaklengkapan dasar hukum, (2) kurangnya kemampuan SDM, dan (3) kurangnya koordinasi antar stakeholder. Dasar hukum yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun Pemkot Malang tidak membahas secara khusus tentang format ASB. SDM di Pemkot Malang juga dirasa masih kurang mampu dalam menyusun ASB karena 2 hal, yaitu kurangnya regenerasi serta kurangnya sosialisasi atau diklat yang khusus membahas tentang ASB. Koordinasi bagus antar sesama stakeholder yang sebenarnya diperlukan dalam menyusun anggaran, belum tampak efektif untuk dilakukan. Koordinasi antara dinas, Pemkot, DPRD, dan Pemprov sebenarnya sudah cukup bagus, namun hal tersebut tidak terjadi pada koordinasi dengan Kementerian serta Pemerintah Pusat