Persiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Kebijakan Pembebasan Aliran Penanaman Modal Asing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui kebijakan pembebasan aliran PMA menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Berdasarkan studi literatur, ditetapkan 14 determinan yang terkait dengan pembebasan aliran PMA yaitu: Kebijakan PMA, proses perizinan dalam memulai bisnis, insentif investasi, fasilitas infrastruktur, promosi, national treatment, perlindungan Intellectual Property Rights, tarif pajak, tingkat korupsi yang rendah, kualitas birokrasi, Kawasan Ekonomi Khusus, kebijakan lingkungan, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode scoring untuk mengetahui peringkat yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur belum siap menuju MEA 2015 dengan perolehan skor 71,40 persen. Hal ini disebabkan karena dari 14 determinan yang ditetapkan, Provinsi Kalimantan Timur hanya memenuhi 10 determinan. Berikut ini 4 determinan yang belum dipenuhi Provinsi Kalimantan Timur: (1) Insentif investasi, (2) Fasilitas infrastruktur, (3) Perlindungan Intellectual Property Rights, dan (4) Tingkat korupsi yang rendah