Peran Kelembagaan Dan Kapasitas Petani Terhadap Keberlanjutan Usahatani (Studi Kasus di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kelembagaan dan kapasitas petani terhadap keberlanjutan usahatani serta mengetahui program-program pemerintah dalam mencapai kesejahteraan petani maupun keberlanjutan usahatani di Kabupaten Madiun. Penelitian ini bersifat kualitattif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi melalui berbagai aktifitas yang terjadi dilapangan, dimana data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Peran kelembagaan dan kapasitas petani terhadap keberlanjutan usahatani adalah menyalurkan pinjaman modal, pengadaan sarana produksi, dan penyampaian informasi teknologi. Program-program pemerintah yang berkaitan dengan keberlanjutan usahatani dan kesejahteraan petani meliputi PUAP, SL-PTT, dan SRI. Didalam pembahasan dijelaskan bahwa keberadaan kelembagaan petani berupa kelompok tani maupun gapoktan merupakan wadah dari aktivitas petani untuk bisa mendapatkan informasi dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian petani. Selain itu, tidak semua program yang dijalankan pemerintah mendapatkan respon positif petani, penjualan pupuk bersubsidi yang masih dijual diatas harga yang ditetapkan pemerintah membuat petani mengeluarkan biaya yang relatif besar, adanya sistem pola tanam padi, padi, pantun yang berdampak pada kesuburan tanah dan bertambahnya hama, dan ketergatungan terhadap tengkulak karena petani mayoritas menjual gabah dalam kondisi basah. Hubungan diantara kelembagaan dan kapasitas petani terjadi ketika petani mampu meningkatkan kemampuan usahatani dan akses petani dalam mendapatkan informasi teknologi untuk mencapai kesejahteraan dan keberlajutan usahatani yang maksimal serta peranan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Madiun dalam menjalankan program kegiatan produksi dengan adanya fasilitas bantuan saprodi berupa benih, pupuk, dan obat pestisida maupun penyediaan modal petani serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa jalan dan saluran irigasi