Pengaruh Upaya Penegakan Hukum DJP Terhadap Wajib Pajak Terkait Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak (Restitusi)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang jumlahnya sangat besar dan timbal baliknya dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, pajak juga menjadi celah oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melakukan kejahatan-kejahatan perpajakan, salah satunya melalui penyelewengan kelebihan pajak (restitusi). Maraknya kasus pelanggaran restitusi pajak oleh Wajib Pajak di Indonesia menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi penerimaan kas negara. Dan sampai sekarang masalah perpajakan tersebut masih belum dapat terselesaikan dan masih menjadi perbincangan hangat para ekonom bahkan sampai orang awam. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dan menjadikannya sebagai obyek penelitian. Penulis melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh upaya penegakan hukum DJP dalam perubahan tingkat permohonan restitusi dan menekan tingginya angka atau dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah tiap tahunnya untuk pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ini, terutama karena adanya kasus-kasus pelanggaran. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan sanksi pajak, yang semuanya berada dalam cakupan upaya penegakan hukum DJP yang dapat dijadikan faktor yang kiranya berpengaruh terhadap tinggi/rendahnya jumlah pemohon yang mengajukan pengembalian restitusi dan jumlah yang diminta untuk dikembalikan. Lingkup penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Selatan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peraturan perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkait permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi). Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa peraturan perpajakan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi perubahan tingkat permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) oleh Wajib Pajak