Analisis Kinerja Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Di Dprd Kota Malang Periode 2009-2014)

Sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 DPRD Kota Malang selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif, bukan reaktif dan hanya sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah.. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan cita-cita dari penganggaran daerah yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat suatu daerah tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi anggran. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma post positivistik. Untuk meneliti lebih mendalam bagaimana kinerja DPRD Kota Malang, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan adalah dengan mengetahui bagaimana pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi anggaran, mengetahui bagaimana kinerja DPRD yang di ukur berdasarkan input, proses, output, efisiensi dan out come, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dan mengatuhi kendala-kendala anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi anggaran masih belum maksimal dengan sebutan lain mengalami inefisiensi. Kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi anggaran terutama kesadaran pada kewajiban untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, keterlibatan dan keaktifan anggota DPRD dalam proses penganggaran menjadi penyebab lemahnya kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran