Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Kebijakan dalam Pemberdayaan UMKM (Studi di Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang).

Tugas Negara bukan lagi bersifat rutin, regular, atau tata usaha, melainkan juga mengatur dan membuat kebijakan untuk membangun keunggulan kompetitif nasional, termasuk juga mengatur ekonomi rakyat. Bagi Bangsa Indonesia yang berazaskan pancasila, menggerakkan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran. Demi mencapai kemakmuran, maka diperlukan adanya pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, peran pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu. Agar mampu memainkan peran, pemerintah harus berani mengubah model pemberdayaan yang selama ini dipakai. Setiap kebijakan pemberdayaan untuk menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat perlu akses permodalan, yang sistem pembiayaannya berasaskan keadilan, kekeluargaan dan yang paling utama bebas dari yang namanya pemerasan dan riba. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan akad qardhul hasan . Akad qardhul hasan diharapkan menjadi sebuah alternatif kebijakan yang dapat digunakan pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, yang pertama berkaitan dengan proses implementasi dari akad qradhul hasan di Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang. Kedua, mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dari pelaksanaan qardhul hasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan atau menggambarkan proses implementasi dari pelaksanaan akad qardhul hasan di Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor pendorong serta penghambat dari pelaksanaan akad qardhul hasan. Lokasi penelitian ini adalah di Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang, tepatnya di Jln. Cengger Ayam 25 Malang berada dalam ruang lingkup Yayasan Al-Hikam. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa program pembiayaan atau pendanaan dengan akad qardhul hasan yang dilakukan oleh Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang sudah cukup baik, dimana dalam proses pelaksanaannya, Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem ini sesungguhnya sangat baik sekali diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menekan tingkat kredit macet. Dimana pada system tanggung renteng, para nasabah diberikan pendampingan dan pelatihan secara terus menerus oleh account officer dan apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar cicilan, maka cicilan tersebut menjadi tanggungan bersama anggota kelompok . Hasil yang diharapkan dari pendampingan dan pelatihan ini dapat merubah sikap dan perilaku pengusaha mikro kecil yang selalu mencampur adukkan system keuangan usaha dan keuangan keluarga. Sistem yang diterapkan di Pusat Pendanaan Syariah masih belum diterapkan oleh pemerintah dalam kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, Pusat Pendanaan Syraiah Al-Hikam Malang juga memeliki permasalahan, yaitu masalah dana. Selama ini sumber dana yang didapat, bersumber dari dana hibah. Oleh sebab itu perlu dicarikan solusi yang cepat untuk menghilangkan sifat ketergantungan Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam Malang terhadap dana hibah. Masalah dana ini merupakan penyebab berbagai masalah yang terjadi, salah satu masalahnya adalah naik turunya semangat account officer dalam mendampingi nasabah, yang menyebabkan tingkat kredit macet menjadi meningkat pada tahun 2009