Dampak Kebijakan Pemberian Insentif Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kota Malang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemberian insentif pembayaran pajak daerah di Kota Malang, selain itu untuk mengetahui tingkat elastisitas pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor (PKB & BBNKB) terhadap pendapatan di Kota Malang. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemberian insentiif pembayaran pajak daerah menggunakan analisis kontribusi dan Elastisitas dapat untuk mengukur seberapa besar perubahan pendapatan daerah akibat perubahan pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor (PKB & BBNKB). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif biasa dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemberian insentif pembayaran pajak daerah di Kota Malang dapat dikatakan berdampak positif. Dampak yang dirasakan terhadap pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur meningkat dari sektor pajak dan secara otomatis meningkatkan pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kota Malang tahun 2009, walaupun pemerintah daerah mengeluarkan cukup banyak anggaran untuk membayar insentif. Dampak yang lain yaitu dampak kebijakan ini terhadap masyarakat dan pemerintah antara lain; mengurangi dan meringankan beban masyarakat; Merangsang dan mendidik masyarakat dalam perpajakan; Menumbuhkan mentalitas masyarakat yang bergantung pada pemberian insentif; Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (pajak negatif) & roda perekonomian Jawa Timur; Menambah kevalidan dan akurasi data; Memudahkan identifikasi keberadaan, kondisi, dan status kepemilikan kendaraan; Memudahkan pihak kepolisian dalam penelusuran kasus-kasus kendaraan bermotor; Memudahkan petugas lapangan ketika menyampaikan surat pemberitahuan; Meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yaitu pada sistem perpajakan yang effisien dan efektif. Berdasarkan indikator elastisitas, pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor (PKB & BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kota Malang baik sebelum dan saat berlangsungnya kebijakan pemberian insentif pembayaran pajak daerah adalah sangat elastis