Analisis pengaruh dana perimbangan terhadap produk domestik regional Bruto di era desentralisasi Fiskal : studi kasus Kabupaten ? kota di wilayah Malang Raya Tahun Anggaran 2003 - 2005.

Salah satu aspek dari pembangunan ekonomi nasional yang tidak dapat dilewatkan terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia, adalah masalah pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yaitu era desentralisasi. Dari data yang diperoleh selama era desentralisasi bergulir, dapat ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan dana perimbangan secara signifikan di setiap tahun anggaran, di sisi lain PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi yang dapat mewakili salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata tidak menunjukkan peningkatan yang pesat khususnya di Kabupaten/ Kota di wilayah Malang Raya. Untuk mengestimasi pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di wilayah Malang Raya pada tahun anggaran 2003-2008, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi dengan model data panel. Dari hasil analisis model, diketahui bahwa Dana Alokasi Umum secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Dana Bagi Hasil secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Alokasi Khusus secara individu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Secara Umum, dana perimbangan yang bersifat block grant memberikan pengaruh yang lebih baik bagi PDRB dibandingkan dana yang bersifat spesific grant. Hal tersebut terkait dengan kelebihan dari dana perimbangan yang bersifat block grant yaitu daerah memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya sedangkan Dana yang bersifat specific grant dalam praktiknya menyebabkan pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi penerima pasif atas pengalokasian dana tersebut. Sebagai solusi alternatif, pemerintah dirasa perlu mengembangkan sistem penyaluran dana perimbangan yang lebih baik, agar alokasinya ke daerah menjadi tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan . Selain itu diperlukan peraturan pemerintah tentang dana perimbangan yang diatur secara khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang