Analisis Komparasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Mekanisme Operasional BPRS Bumi Rinjani (Konversi) Dan BPRS Bumi Rinjani (Murni).

Penelitian ini bertujuan untuk m engetahui penerapan prinsip syariah pada mekanisme operasional BPRS Bumi Rinjani (Konversi) dan BPRS Bumi Rinjani (Murni). Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk membandingkan penerapan prinsip syariah pada mekanisme operasional antara BPRS Bumi Rinjani (Konversi) dan BPRS Bumi Rinjani (Murni). Untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem syariah pada operasional kedua lembaga tersebut. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bersifat kualitatif karena penelitian ini digunakan untuk melihat realitas tidak sekedar sebuah hasil, tetapi bagaimana sebuah proses berlangsung dan realitas – realitas lain yang melingkupi proses tersebut tanpa melibatkan perhitungan dengan alat – alat matematis. Mekanisme operasional BPRS telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional sehingga BPRS dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketetapan. Pada penerapan prinsip syariah pada mekanisme operasional BPRS Bumi Rinjani (Konversi) mempunyai 2 (dua) produk yaitu penghimpunan dana (tabungan dan deposito mudharabah) serta produk penyaluran dana (pembiayaan murabahah, musyarakah dan al-qordhul hasan). Dari hasil analisa ditemukan bahwa BPRS Bumi Rinjani (Konversi) tidak seratus persen melaksanakan penerapan prinsip syariah. Dikarenakan ada pembiayaan yang tidak ditawarkan kepada nasabah (pembiayaan mudharabah) padahal hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan pada BPRS Bumi Rinjani (Murni) sudah melaksanakan penerapan prinsip syariah pada mekanisme operasional secara sungguh – sungguh. Hal itu tercermin dari 2 (dua) produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito mudharabah) serta produk penyaluran dana (pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan al-qordhul hasan). Ini sudah sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)