Kebijakan Ekologi Politik Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove Pantai Mayangan, Kota Probolinggo

Kualitas mangrove sebagai nursery ground atau tempat pemijahan bagi biota laut semakin menurun. Seperti terjadi di kelurahan Mayangan yang juga memiliki pantai berlumpur lahan mangrove namun dengan jumlah yang terus menurun. Sementara masyarakat nelayan selat Madura ini menggantungkan hidup pada hasil laut yang sekarang dalam kondisi tangkap berlebih atau overfishing. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam tata ruang pesisir serta pengelolaan terhadap mangrove itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan terkait pengelolaan mangrove yang diberlakukan pemerintah kota Probolinggo di kelurahan Mayangan. Menggunakan pendekatan aktor dalam konsep ekologi politik yang menempatkan pemerintah serta investor sebagai aktor utama politicized environment serta masyarakat sebagai grassroot actors yang menggambarkan bagaimana suatu kebijakan pemerintah diberlakukan di masyarakat. Hasilnya menunjukkan pemerintah memberlakukan kebijakan tesendiri di kelurahan Mayangan yakni konsentrasi pembangunan pada pelabuhan dan tidak untuk konservasi mangrove. Masyarakat kelurahan Mayangan tidak mempermasalahkan karena orientasi penghidupan mereka lebih kepada perolehan hasil perikanan yang didapatkan melalui kegiatan melaut. Kesimpulannya ialah pengelolaan mangrove pesisir kota Probolinggo sepenuhnya berada di tangah pemerintah setempat termasuk mangrove kelurahan Mayangan. Masyarakat nelayan tidak ikut andil dalam kebijakan serta penerapan kebijakan tersebut karena tidak adanya pelibatan dari pemerintah setempat kecuali himbauan dan larangan untuk tidak melanggar kebijakan yang berlaku. Mereka tetap memprioritaskan memperoleh hasil laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari