Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri),

Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijkan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan BPHTB, tugas dan tanggung jawab daerah dalam menerima pengalihan BPHTB juga perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan. Pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Pemungutan BPHTB terlaksana mulai tanggal 1 Januari 2011. Efektivitas pemungutan BPHTB di Kabupaten Kediri bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah proses pemungutan BPHTB, efektivitas pemungutan BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan setelah menjadi pajak daerah. Lokasi Penelitian berada di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitan dari Pengelolaan BPHTB di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa hasilnya jauh lebih efektif daripada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat dan penerimaannya pun juga melebihi target yang telah ditentukan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah yang sumber pendapatannya berpotensi besar pada pendapatan daerah Kabupaten Kediri. Namun, dalam pelaksanakaan pemungutan BPHTB masih terdapat faktor penghambat. Kesimpulan penelitian adalah efektivitas pengelolaan BPHTB berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan PAD di Kabupaten Kediri. Peneliti berharap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kediri lebih menekankan lagi Peraturan Daerah BPHTB dan membuat kebijakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada