Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk).

Otonomi daerah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk meberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Melalui kebijakan tersebut masyarakat akan mengetahui kemana arah pembangunan serta langkah pemerintah untuk mewujudkan cita-cita. Akan tetapi dalam proses implementasi suatu kebijakan tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan pengembangan Terminal Kertosono. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi; instrument penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan; motode analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini antara lain (1). latar belakang kebijakan pengembangan terminal, (2). aspek-aspek yang menyebabkan tidak berfungsinya terminal Kertosono. (3) Dampak jangka pendek dan jangka panjang pengembangan terminal Kertosono. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa: (1) pengembangan terminal Kertosono dimaksudkan untuk pengembangan kawasan Kertosono sebelah barat dan juga untuk meningkatkan PAD melalui retribusi terminal. Aspek-aspek yang melatar belakangi kurang berfungsinya terminal Kertosono adalah aspek tata letak, penataan jaringan dan rute, penyedia dan pengguna jasa angkutan umum, penegakan hukum. (2) dampak jangka pendek antara lain terminal menjadi sepi, pelanggaran Pasal 36 UU No.22 Tahun 2009, simpang empat Kertosono menjadi tidak beraturan. Dampak jangka panjang antara lain rendahnya retribusi terminal, pembangunan jalan alternatif, munculnya terminal bayangan. Beberapa saran yang diberikan peneliti diantaranya adalah (1) penambahan jaringan rute, (2) penambahan prasarana jalan, (3) tindakan yang tegas bagi siapapun yang melanggar peraturan, (4) rekayasa lalu lintas atau memperbaiki dan membuka kembali jembatan lama Kertosono