Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)

Transportasi merupakan sarana penting yang harus dipenuhi karena digunakan untuk memperlancar arus pembangunan. Salah satunya adalah angkutan kota yang bisa dirasakan manfaatnya ketika kendaraan pribadi masih terasa mahal untuk dimiliki. Begitu kompleksnya masalah yang ada di seputar angkutan kota ini, diperlukan adanya peningkatan pelayanan transportasi. Upaya peningkatan pelayanan publik dalam bidang transportasi di Kota Malang yang sudah dilakukan salah satunya adalah peremajaan angkutan kota yang diatur dalam Peraturan Daerah no 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum. Dari hal ini, maka dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu: pertama evaluasi kebijakan peremajaan angkutan kota dan kedua faktor-faktor yang berpengaruh dalam kebijakan peremajaan angkutan kota dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang. Situsnya berada di Dinas Perhubungan Kota Malang. Sumber data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumendokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan peremajaan angkutan kota telah sesuai dengan Peraturan Daerah no 5 tahun 2011, dilihat dari prosesnya maupun pihak-pihak terlibat dalam kebijakan ini. Kebijakan peremajaan angkutan kota di Kota Malang membawa dampak positif terhadap pelayanan publik karena dapat terciptanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan dengan pergantian angkutan yang baru dan dukungan dari masyarakat merupakan faktor pendukung yang cukup besar dalam kebijakan ini. Namun ternyata kebijakan peremajaan angkutan kota ini belum efektif, ini terlihat dari kurangnya respon dari pemilik angkutan kota untuk melakukan peremajaan. Hambatannya adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemilik angkutan kota karena harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk penggantian angkutan yang baru dan itu dinilai tidak efisien, dampak negatif dari kebijakan peremajaan angkutan kota ini yaitu dapat memicu kemacetan di jalan raya dikarenakan volume kendaraan yang semakin bertambah. Sedangkan yang perlu dilakukan adalah adanya peningkatan sosialisasi tentang kebijakan peremajaan angkutan kota ini terhadap para pemilik angkutan kota dan tata tertib atau peraturan tambahan untuk menyempurnakan kebijakan peremajaan angkutan kota ini