Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) merupakan program tahunan pemerintah yang berfungsi untuk membuat suatu kerangka kebijakan dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN. Diharapkan dengan adanya Musrenbang yang dimulai dengan tahapan Pra- Musrenbang dan serangkaian tahapan Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan daerah maka akan dihasilkan sebuah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Bappeda Kabupaten Malang. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa tahapan Musrenbang maka peneliti juga menetapkan sampel wilayah di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Karangploso. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator Input : aspirasi masyarakat yang terhimpun dari serangkaian tahapan Musrenbang hanya sampai pada tingkat desa saja, namun pada tingkatan selanjutnya cenderung terabaikan. Selain itu Renja-SKPD yang seharusnya juga memuat aspek masyarakat dengan cara melakukan identifikasi langsung kelapangan lebih kepada kegiatan yang bersifat formalitas. Indikator Process: pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten tidak ditemukan makna musyawarah, kegiatan ini lebih kepada kegiatan yang sia-sia, karena tidak membahas aspirasi masyarakat yang tertampung dan mencarikan solusi, selain itu waktu yang disediakan sangat terbatas. Indikator Output : dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam merumuskan kebijakan hasil dari Musrenbang yaitu RKPD dikatakan tidak efektif, karena aspek penting partisipatif terabaikan, dan lebih didominasi oleh aspek teknokratis dan aspek politik. Sedengkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan skala prioritas adalah anggaran, aspek politik, memiliki dampak yang signifikan dalam pencapaian target dalam RPJMD dan memiliki dampak yang lebih luas. Saran dari peneliti, demi meningkatkan kualitas Musrenbang yang nantinya akan mendukung terciptanya forum publik yang menghasilkan kebijakan yang pro viii rakyat dan bermanfaat secara luas maka aspirasi masyarakat harus terus ditumbuh kembangkan dengan berbagai cara, selain itu penerapan konsep masyarakat bukan hanya sebagai obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Pemerintah sebagai pihak yang netral harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah ikut terkontaminasi oleh politik yang identik dengan keuntungan pribadi dan kelompok