Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Koperasi Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin

Di dalam putusan dengan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN. Bdg. yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan tingkat pertama, dan putusan dengan Nomor: 173 K/Pid.Sus/2016 pada tingkat kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni mengenai kasus penghimpunan dana tanpa izin yang terdakwanya antara lain Direktur Cipaganti Travel dan CEO PT Cipaganti Citra Graha yakni Andianto Setiabudi, Wakil Ketua Koperasi Cipaganti yakni Julia Sri Redjeki, Bendahara Koperasi Cipaganti yakni Yulinda Tjendrawati Setiawan, dan Karyawan Koperasi Cipaganti yakni Cece Kadarisman yang dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2014. Para terdakwa menggunakan kegiatan koperasi untuk menghimpun dana dari sekitar 8.700 anggota yang telah bergabung dengan hasil mencapai Rp3,2 triliun. Adapun sistem bagi hasil kepada para mitra atau anggota koperasi sesuai dengan kesepakatan adalah 1,6 persen hingga 1,95 persen per bulan tergantung tenor. Sebagai contoh, jika anggota koperasi menanamkan modal sebesar Rp. 600 juta maka dalam satu tahun mendapatkan bunga sebesar Rp8,4 juta. Namun, sejak 2013 ketika Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (yang selanjutnya disebut KCKGP) terlambat melakukan pembayaran kepada mitra koperasi dan akhirnya gagal bayar. Sebagian dana dari anggota koperasi yang dihimpun itu bukannya dipakai untuk meningkatkan kegiatan usaha di koperasi. Dana tersebut malah digunakan untuk sedikitnya 7 perusahaan yang keempat terdakwa menjabat sebagai direksi atau komisaris, dan sekretaris perusahaan. Beberapa perusahaan itu, antara lain, PT Cipaganti Global Transporindo (Rp 500 miliar), PT Cipaganti Citra Graha (Rp2 30 miliar), PT Cipaganti Guna Persada (Rp 1,5 miliar), PT Cipaganti Heavy Equipment (Rp 78 juta), PT Cipaganti Global Corporindo (Rp 164,4 miliar), PT Cipaganti Inti Development (Rp 400 juta), PT Cipaganti Transindo (Rp 11,5 juta). Upaya menghimpun dana masyarakat sebagai anggota koperasi ini sejak awal sejatinya tidak lain hanyalah sebagai kedok untuk menjadikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai mesin uang untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat bagi perusahaanperusahaan di luar koperasi tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permaalahan hukum yang dikemukakan didalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi apabila koperasi melakukan kegiatan penghimpuan dana tanpa izin. Yang pada dasarnya koperasi menggunakan dana yang dikumpulkan dari para anggota koperasi untuk disalahgunakan dan belum memiliki izin dari lembaga yang berwenang.vii Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini meggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal. Literature, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi sistematis untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan Koperasi sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas guna memberikan perlindungan hukum bagi Anggota Koperasi terhadap koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana anggota koperasinya tanpa izin dari lembaga yang berwenang. Perlindungan hukum preventif yang menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi, dan juga Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang membahas tentang Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pengawas dan Di Dalam Rapat Anggota. Dan untuk perlindungan hukum represif terdiri dari Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Penggantian Kerugian Oleh Pengurus Koperasi Kepada Anggota Koperasi Yang Dirugikan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Terhadap Koperasi Yang Telah Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Perkoperasia