Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn/Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/Pt.Dki Dan Putusan Nomor 1055k/Pid/2014

Kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan padahal sudah dijelaskan bahwa bukan mereka yang melakukan suatu tindak pidana merupakan error in persona. Beberapa kali terjadi error in persona yang berawal dari kurangnya alat bukti, namun seseorang tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pemaknaan error in persona dalam Putusan Banding Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI?. (2) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 1055K/PID/2014?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemaknaan error in persona dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI, dan akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) Makna error in persona dapat ditemukan pada doktrin M. Marwan, yang mеnjеlaskan kеliru mеngеnai orang yang dimaksud atau kеkеliruan mеngеnai orangnya. Dan doktrin M. Yahya Harahap, yang menjelaskan kеkеliruan dalam pеnangkapan mеngеnai orangnya diistilahkan dеngan disqualification in pеrson yang bеrarti orang yang ditangkap atau ditahan tеrdapat kеkеliruan, sеdangkan orang yang ditangkap tеrsеbut tеlah mеnjеlaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hеndak ditangkap atau ditahan. Selain itu juga ditemukan pada Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai rehabilitasi dan upaya ganti rugi. Menurut Putusan Pengadilan error in persona ialah kekeliruan terhadap orang yang didakwa, yang berawal dari proses penangkapan, padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bukan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga mengakibatkan adanya putusan bebas dari segala dakwaan. (2) Akibat hokum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014 terbagi menjadi dua, akibat hokum yuridis dan non yuridis. Akibat hokum yuridis tersebut ialah menguatkan norma/ menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; mengkaburkan norma dikarenakan perbedaan putusan dari 3 lembaga pengadilan diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Sedangkan, akibat hokum secara non yuridis ialah berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim yang ada harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim sebelum memutus perkara pidan