Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Pada skripsi ini penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang diatur di dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pengedaran uang palsu khususnya yang ada di kota Malang dan Lamongan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim dalam menangani kasus pengedaran uang palsu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu pada putusan nomor 10/pid.Sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/pid.B/2017/Pn.Mlg dan putusan nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg? (2) apakah perbedaan dan persamaan dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg dan putusan Nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg?. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pada alasan yuridis dan alasan non yuridis. Alasan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti namun pada alasan non yuridis berdasarkan pada dampak yang ditumbulkan akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Kemudian terkait mengenai perbedaan dan persamaan pada putusan nomor 10/pid.sus/2014/pn.lmg, putusan nomor 305/pid.b/2017/pn.mlg dan putusan nomor 304/pid.b/2017/pn.mlg, perbedaan terjadi pada surat dakwaan, barang bukti dan status terdakwa sedangkan persamaan yang terjadi pada pasal yang diterapkan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa