Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Terlarang

Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan Pasal 82A ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Tetapi, terdapat kekaburan hukum dalam pasal tersebut terkait dengan pertanggungjawaban pidana seperti yang diatur dalam ketentuan pidananya. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban pada badan hukum dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia seharusnya dikenakan kepada sebagian orang yang menjadi otak dari setiap kegiatan atau keputusan yang diambil, bukan setiap orang yang menjadi anggota akan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan terlarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan yang terlarang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana