Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Persetujuan Orang Yang Dipotret (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-Hki/2016 Dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Di Indonesia Dan Belanda)

Potret merupakan salah satu seni fotografi dengan menampilkan objek manusia baik secara individual maupun kelompok, yang menonjolkan unsur kepribadian objek foto tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) dijelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Dalam menggunakan potret seseorang untuk kepentingan komersial, Undang-Undang Hak Cipta mengamanahkan pengguna potret tersebut untuk mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari orang yang dipotret. Dalam prakteknya, penggunaan potret untuk kepentingan komersial dapat menjadi suatu perkara di pengadilan. Penulis akan menganalisis kasus pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan potret dari dr. Arnold yang digunakan untuk kepentingan komersial oleh PT. Siloam International Hospitals. Berangkat dari analisis kasus pada putusan tersebut, penulis mencoba memberikan rekomendasi pengaturan yang ideal terkait perlindungan hukum atas karya potret yang digunakan secara komersial dengan membandingkan ketentuan hak cipta di Indonesia dan Belanda. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur mengenai kedudukan hukum “orang yang dipotret” untuk menuntut ganti rugi. Pada putusan MA Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, penulis berpendapat bahwa hakim telah menerapkan asas “ius curia novit” untuk memberikan perlindungan hukum kepada dr. Arnold agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Jika dibandingkan dengan ketentuan hak cipta Belanda atau Auteurswet 1912, orang yang dipotret berkedudukan sebagai pemilik hak potret (portretrecht). Sehingga, jika terjadi sengketa atas penggunaan potret secara komersial, maka orang yang dipotret berhak untuk memperoleh ganti rugi. Penulis merekomendasikan, Indonesia perlu untuk merumuskan kedudukan hukum “orang yang dipotret” pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemilik hak potret agar kepastian hukum didapati