Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran Dan Mengambil Sertipikat Dalam Pengoperan Fasilitas Kredit Dan Peralihan Hak Atas Tanah

Pada Penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan diatas dilatar belakangi oleh adanya pengoperan kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Bank, maka debitur baru tidak mempunyai kewenagan dengan Bank, karena Bank masih menganggap atas nama debitur lama. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atau kewenangan terhadap pihak debitur baru yang menerima hak pengalihan atas obyek KPR. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Apakah akibat hukum penandatanganan Akta Perjanjian, Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat yang masih dalam jaminan? Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun dalam penulisan yang runtut dan sistematis. Berdasarkan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat yang masih dalam jaminan merupakan akta otentik mengandung enam perbuatan hukum, yaitu adanya peralihan kedudukan debitur, jual beli hak atas tanah, terdapat kuasa membayar angsuran, dan kuasa mengambil sertipikat, kuasa mutlak, kuasa menjual. Perbuatan yang terdapat dalam Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian mengakibatkan perbuatan tersebut batal demi hukum. PT Bank K menjadi tidak memiliki kewajiban untuk mengklaim debitur baru sebagai debitur dalam KPR-nya dan tetap dapat menuntut debitur lama untuk menunaikan kewajibannya, jika merasa keberatan dan mengajukan pembatalan dari akta tersebut. Peralihan Hak Atas Tanah yang masih dalam jaminan Kredit Pemiikan Rumah (KPR) dengan cara membuat Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat serta Kuasa Menjual adalah sah. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata bahwa isi dari akta tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan