Penataan Kelembagaan di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016

Di Kabupaten Ponorogo, penataan kelembagaan penting untuk dilaksanakan melihat kondisi APBD Kabupaten Ponorogo tergolong zona merah yaitu rasio belanja pegawai dalam APBD melebihi 60 persen. Hal tersebut disebabkan karena postur kelembagaan pemerintah gemuk sehingga menyerap banyak anggaran. Di samping itu Kabupaten Ponorogo pada saat pemerintahan Bupati Amin dan wakilnya Ida yaitu pada periode 2010-2015 marak terjadi jual beli jabatan di kursi pemerintahan. Pada tahun 2016 di dukung lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penataan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori restrukturisasi. Hasil penelitian penataan kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 belum menunjukkan adanya perampingan karena jumlah organisasi perangkat daerah bertambah yaitu semula terdapat 10 dinas, 4 badan, 6 kantor, saat ini menjadi 20 dinas dan 3 badan. Pada penataan kelembagaan ini melibatkan koordinasi antar SKPD pemerintah daerah, namun koordinasi antar SKPD dalam penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan maksimal karena SKPD yang pada awalnya mempunyai struktur besar, lambat dalam pengisian pertanyaan variabel teknis. Selain itu belum ada keinginan dari masing-masing SKPD untuk membentuk organisasi yang minim struktur kaya fungsi, karena masing-masing SKPD cenderung membentuk organisasi perangkat daerah yang besar agar mendapatkan skor yang tinggi sehingga tidak memangkas struktur organisasi pada SKPD. Pengukuran kinerja di pemerintah Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena masih terjadi bias dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar mutasi. Selain itu juga belum terjadi pengurangan anggaran belanja pegawai pasca penataan kelembagaan tahun 2016. Anggaran belanja pegawai pada APBD 2017 semakin meningkat karena pasca penataan kelembagaan tahun 2016 banyak pegawai yang naik jabatan sehingga anggaran untuk tunjangan pegawai juga semakin bertambah. Rekomendasi yang diajukan yaitu perlu ada perubahan budaya birokrasi dari para PNS di pemerintahan Kabupaten Ponorogo untuk merubah pola pikir bahwa struktur yang kecil namun kaya fungsi penting untuk dilakukan agar dapat mewujudkan organisasi yang minim struktur kaya fungsi sehingga dapat meminimalisir anggaran belanja pegawai