Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi (Studi pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan yang telah disepakati. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan pendidikan inklusif yaitu Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Universitas Brawijaya sebagai pelopor perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan pendidikan inklusif sejak 2012 dan didukung dengan dibentuknya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas yang menaungi seluruh mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kota Malang sedangkan situsnya di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. Sumber datanya primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara dan alat bantu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya sudah terimplementasi dengan baik, berdasarkan indikator implementasi Edward III secara struktur birokrasi di PSLD sudah cukup relevan dan efisien sesuai tupoksi masing-masing dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Bentuk kemauan pelaksana berupa perbaikan pelayanan melalui program-program kerja yang mendukung pendidikan inklusif. Komunikasi baik internal maupun eksternal PSLD berjalan dengan baik. Sumber daya manusia secara kapasitas mengalami peningkatan baik segi kualitas dan kuantitas. Pengelolaan sumber daya anggaran di PSLD sudah baik guna pemenuhan kebutuhan mahasiswa difabel. Sarana dan prasarana belum sepenuh ramah inklusif, namun fasilitas pendukung belajar mahasiswa sudah cukup terpenuhi. Kendala yang paling krusial adalah aware kepada mahasiswa difabilitas. Kendala lain adalah anggaran yang kurang untuk pemenuhan sarana dan prasarana ramah inklusif. Hal lainnya kapasitas pendamping dan dosen yang dirasa kurang sehingga perlu perbaikan prosedur. Upaya mengatasinya dengan memperbanyak program kerja, pelatihan pendamping dan dosen, melengkapi sarana dan prasarana ramah inklusif