Pemberdayaan Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Oleh Pemerintah Kota Surabaya

Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1999 yang berkaitan tentang larangan menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila membuat Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan untuk menutup Lokalisasi Dolly. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat pasca penutupan Lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife, yang terdiri dari 6 dimensi yaitu: pengembangan sosial, pengembangan ekonomi, pengembangan politik, pengembangan budaya, pengembangan lingkungan, dan pengembangan personal/spiritual. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik analisis wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu kurangnya minat masyarakat dan kesibukan masing-masing masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dari 6 dimensi yang diteliti, hanya 4 dimensi yang sangat berpengaruh antara lain pengembangan social, pengembangan ekonomi, pengembangan lingkungan dan pengembangan budaya