Peran Negara Dalam Pembinaan Anak-anak Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar

Penelitian ini mengidentifikasi Peran Negara dalam membina anak-anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Apa saja program pembinaan yang dilakukan, apa Kendala yang di hadapi, serta bagaimana keberlanjutan dari program pembinaan tersebut, pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, hingga studi dokumentasi. Kemudian di analisis dengan menggunakan teknik model miles dan Huberman yang terbagi ke dalam beberapa tahap di mulai dari pengumpulan data, kondensasi data hingga penyajian data. Hasil dari penelitian ini sendiri penulis menemukan fakta bahwa lingkungan yang tidak kondusif merupakan faktor utama anak berhadapan dengan hukum, program pembinaan yang di lakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar terbagi ke dalam 6 (enam) hal diantaranya 1.Pembinaan keagamaan meliputi kegiatan pembelajaran baca tulis alquran dan ceramah agama, 2.Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi kegiatan seperti dasadharma Pramuka dan pendidikan kewarganegaraan, 3.Pembinaan Pendidikan meliputi kegiatan wajib belajar 9 tahun serta penyetaraan pendidkan melalui program kejar paket, 4.Pembinaan etika meliputi kegiatan berdialog bersama, 5.Pembinaan sosial meliputi kegiatan drumband hingga kemudahan mengakses bahan bacaan di perpustakaan 6.Pembinaan keterampilan produktif meliputi ketrampilan berkebun, handycraft hingga ketrampilan berkebun. Pihak LPKA Juga memenuhi Hak anak berdasarkan konvensi ham mulai hak atas kelangsungan hidup hingga hak untuk mengakses pendidikan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan baik formal maupun non formal pihak LPKA bekerjasama dengan LSM Aisiyah, Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Bung Karno Sedangkan Kendala yang di hadapi pihak LPKA Kota blitar dalam menjalankan fungsinya pun terbagi kedalam 3 hal diantaranya faktor 1.Sumber daya manusia, 2. Faktor Anaknya sendiri dan 3.Faktor Anggaran serta sarana pembinaan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang pembinaan anak-anak berhadapan dengan hukum masih berjalan setengah-setengah di karenakan belum adanya keberlanjutan program bagi mereka ketika kembali ke masyarakat sehingga secara tidak langsung memperbesar resiko kembalinya mereka melakukan kenakalan kembali